Pengawasan Dana Iklan Politik Diperketat

11 November 2008 at 4:08 am (Berita) ()

JAKARTA – Maraknya iklan politik menjelang pemilu mengundang kecurigaan Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga yang mengawasi transaksi itu kini semakin serius memantau aliran dana untuk pemasangan advertorial tersebut.

Ketua PPATK Yunus Husein menjelaskan bahwa banyaknya iklan tersebut memang mengundang kecurigaan. “Tentu kita tidak tahu dari mana duit partai-partai itu. Apakah dari langit atau dari mana,” ujarnya setelah menghadiri peluncuran sistem pelaporan pelanggaran (SPP) di Graha Niaga kemarin (10/11).

Yang menjadi pertanyaan bagi Yunus, apakah uang yang digunakan untuk pemasangan iklan itu benar-benar dari para partisan partai yang bersangkutan. “Kalau partai tidak besar, apakah semua anggota membayar iuran. Itu pantas jadi pertanyaan,” ungkapnya. Apalagi, harga pemasangan iklan politik membutuhkan biaya mahal.

PPATK, kata Yunus, juga siap menerima laporan yang mencurigai asal dana partai untuk kepentingan iklan politik itu. Namun, harus lebih spesifik. Artinya, apabila menyebut orang dan periode waktu, informasinya harus lebih rinci. “Ini akan memudahkan kami. Jadi, bisa langsung ditelusuri,” tambahnya.

Sejauh ini, aturan terkait aliran keluar masuk dana untuk kegiatan politik itu, kata Yunus, terkesan longgar. “Ya, para anggota DPR membuat aturan (undang-undang). Sementara mereka juga ikut berlomba dengan aturan yang dibuatnya itu,” kritiknya.

Seharusnya, tambah dia, mereka membuat undang-undang, namun berlakunya masih untuk ke depan. “Tentu para anggota DPR akan membuat sebagus mungkin.”

Untuk mengawasinya, secara formal, kata Yunus, PPATK bekerja sama dengan badan pengawas pemilu (bawaslu). Pelanggaran yang ditemukan bisa diteruskan kepada polisi. PPATK memang menggalang kerja sama dengan Polri dalam bentuk penegakan hukum terpadu. “Kami bisa minta bantuan bareskrim, kebetulan Pak Susno (Kabareskrim Susno Duadji) adalah wakil saya,” jelasnya.

Yunus juga menyanggupi permintaan untuk menelusuri ke partai politik. “Kalau memang ada permintaan, bisa saja,” terangnya. Namun, untuk memudahkan kerja PPATK, Yunus berharap agar laporan yang disampaikan kepada lembaganya itu bersifat spesifik. (git) (Jawa Pos Selasa, 11 November 2008)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: